A.
MYANMAR
Konstitusi : Constitution of The Union of
Myanmar[1]
Pasal dan bunyi Pasal :
Pasal
293
Pengadilan
Serikat dibentuk sebagai berikut:
(a)
Mahkamah Agung Perhimpunan, Pengadilan Tinggi Daerah, Pengadilan Tinggi Negara
Bagian, Pengadilan Divisi Self-Administered, Pengadilan di Zona Administrasi
Mandiri (Self-Administered Zone), Pengadilan Distrik, Pengadilan Kotapraja dan
Pengadilan lainnya yang dibentuk oleh undang-undang;
(b)
Pengadilan-perang;
(c)
Pengadilan Konstitusional Perhimpunan.
Pasal
335. Istilah Pengadilan
Konstitusional Perhimpunan sebagaimana Pyidaungsu Hluttaw yang berlangsung
selama lima tahun. Namun, Pengadilan Konstitusi yang sedang berlangsung, pada
saat berakhirnya masa jabatannya, akan melanjutkan fungsinya sampai Presiden
membentuk Pengadilan baru berdasarkan Konstitusi.
Pasal
336.
Pembentukan dan komunikasi Pengadilan Konstitusional Perhimpunan, tugas,
wewenang dan hak-hak Ketua dan anggota Majelis harus ditentukan oleh
undang-undang.
Nama lembaga penegak konstitusi
: The Constitutional
Tribunal of the Union of Myanmar
Fungsi Lembaga :
Pasal
46
Pengadilan
Konstitusional dibentuk untuk menginterpretasikan ketentuan Konstitusi, untuk
meneliti apakah undang-undang yang diberlakukan oleh Pyidaungsu Hluttaw,
Hluttaws Wilayah dan Negara Bagian dan fungsi otoritas eksekutif Pyidaungsu,
Kawasan, Negara Bagian dan Daerah Pengatur Hak Asasi Manusia Sesuai dengan
Konstitusi, untuk memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan Konstitusi
antara Pyidaungsu dan Kawasan, antara Pyidaungsu dan Negara-negara, di antara
Kawasan, di antara Negara-Negara, dan antara Kawasan atau Negara Bagian dan
Daerah Pengatur Sendiri dan di antara Daerah-daerah Administrasi mandiri
(Self-administrated Area), dan Untuk melakukan tugas lain yang ditentukan dalam
Konstitusi ini.
Batu Uji : Constitution of The Union of
Myanmar
Kekuatan Yudisial :
Pasal
446
Undang-undang
yang ada harus tetap beroperasi sejauh tidak bertentangan dengan Konstitusi ini
sampai dan kecuali jika dicabut atau diubah oleh Pyidaungsu Hluttaw.
Pasal
447
Aturan,
peraturan, undang-undang, notifikasi, perintah, arahan, dan prosedur yang ada
tetap ada dalam operasi sejauh tidak bertentangan dengan Konstitusi ini sampai
dan kecuali jika dicabut atau diubah oleh Pemerintah Persatuan
Pihak-pihak : -
B.
ROMANIA
Pasal dan bunyi Pasal :
Pasal
142
(1)
Mahkamah Konstitusi adalah penjamin atas supremasi UUD.
(2)
Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim, diangkat untuk masa jabatan
sembilan tahun, yang tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(3)
Tiga hakim akan ditunjuk oleh Kamar Deputi, tiga oleh Senat, dan tiga oleh
Presiden Rumania.
(4)
Hakim Mahkamah Konstitusi memilih, dengan pemilihan suara secara rahasia,
presiden untuk masa jabatan tiga tahun.
(5)
Mahkamah Konstitusi diperbaharui oleh sepertiga hakimnya setiap tiga tahun,
sesuai dengan ketentuan hukum organik Pengadilan.
Pasal
145
Hakim
Mahkamah Konstitusi independen dalam menjalankan jabatannya dan tidak dapat
dilewati selama masa jabatan.
Nama lembaga penegak konstitusi
: Constitutional
Court of Romania
Fungsi Lembaga :
Pasal
146
Mahkamah
Konstitusi memiliki kekuatan sebagai berikut:
a) untuk mengadili
konstitusionalitas undang-undang, sebelum diundangkannya setelah pemberitahuan
oleh Presiden Rumania, salah satu presiden kedua Chambers, Pemerintah,
Pengadilan Tinggi Kasasi dan Keadilan, Advokat Rakyat, sebuah nomor Setidaknya
50 deputi atau setidaknya 25 senator, serta ex officio, atas inisiatif untuk
merevisi Konstitusi;
b) untuk mengadili
konstitusionalitas perjanjian atau perjanjian internasional lainnya, setelah
pemberitahuan oleh salah satu presiden kedua Chambers, sejumlah setidaknya 50
wakil atau setidaknya 25 senator;
c) untuk mengadili
konstitusionalitas standing order (regulasi yang diundangkan oleh) Parlemen,
setelah diberitahu oleh presiden baik Majelis, oleh sebuah kelompok parlemen
atau sejumlah sekurang-kurangnya 50 anggota Deputi atau paling sedikit 25
Senator;
d) memutuskan keberatan
terhadap inkonstitusionalitas undang-undang dan peraturan, yang diajukan ke
pengadilan atau arbitrase komersial; Keberatan terhadap inkonstitusionalitas
juga dapat diajukan langsung oleh Advokat Rakyat;
e) untuk menyelesaikan
perselisihan hukum yang bersifat konstitusional antara otoritas publik, atas
permintaan Presiden Rumania, salah satu presiden kedua Chambers, Perdana
Menteri, atau presiden Dewan Tinggi Magistrat;
f) untuk menjaga ketaatan atas
prosedur pemilihan Presiden Romania dan untuk mengkonfirmasi pengembalian
suara;
g) untuk memastikan keadaan
yang membenarkan interim dalam pelaksanaan kantor Presiden Rumania, dan untuk
melaporkan temuannya ke Parlemen dan Pemerintah;
h) memberikan pendapat pendapat
atas usulan tersebut untuk menunda jabatan Presiden Rumania;
i) untuk menjaga ketaatan
terhadap prosedur organisasi dan mengadakan referendum, dan untuk
mengkonfirmasi hasilnya;
j) memeriksa kepatuhan terhadap
kondisi pelaksanaan inisiatif legislatif oleh warga negara;
k) memutuskan keberatan
terhadap inkonstitusionalitas partai politik;
l) melaksanakan tugas lain yang
diatur dalam hukum organik Mahkamah.
Batu Uji : The Constitution
of Romania
Kekuatan Yudisial :
Pasal
147
(1)
Ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku juga
Integrasi
Pengadilan ke Uni Eropa sebagaimana peraturan, yang dinyatakan inkonstitusional,
akan menghentikan dampak hukumnya dalam waktu 45 hari setelah
diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi jika, pada saat itu, Parlemen atau
Pemerintah, sebagai Kasusnya mungkin, tidak bisa mengantarkan ketentuan
inkonstitusional dengan ketentuan Konstitusi. Untuk jangka waktu yang terbatas
ini, ketentuan-ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional harus dihentikan
secara de jure.
(2)
Dalam hal inkonstitusionalitas undang-undang, sebelum diundangkan, Parlemen
harus mempertimbangkan kembali ketentuan tersebut, agar sesuai dengan keputusan
Mahkamah Konstitusi.
(3)
Jika konstitusionalitas perjanjian atau kesepakatan internasional telah
ditemukan sesuai pasal 146 b), dokumen semacam itu tidak dapat menjadi subjek
keberatan atas inkonstitusionalitas. Perjanjian atau kesepakatan internasional
yang dinyatakan inkonstitusional tidak dapat diratifikasi.
(4)
Putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan dalam Berita Resmi Rumania. Dari
publikasi mereka, keputusan umumnya mengikat dan efektif hanya untuk masa depan
(tidak berlaku surut)
Pihak-pihak : -
Contoh kasus : ----
C. RUSIA
Konstitusi
: Russian Federation's Constitution of 1993 (with
Amendments through 2008)
Pasal dan bunyi Pasal :
Kewenangan
Peradilan
Pasal
118
1.
Keadilan di Federasi Rusia hanya akan dikelola oleh pengadilan.
2.
Kewenangan kehakiman dilakukan secara konstitusional, perdata, administratif
dan pidana.
3.
Sistem peradilan di Federasi Rusia harus ditetapkan oleh Konstitusi Federasi
Rusia dan undang-undang dasar federal. Penciptaan pengadilan yang luar biasa
tidak diizinkan.
Nama lembaga penegak konstitusi
: The
Constitutional Court of the Russian Federation
Fungsi Lembaga :
Pasal
125 ayat 2-7
2. Mahkamah
Konstitusi Federasi Rusia, atas permintaan Presiden Federasi Rusia, Dewan
Federasi, Duma Negara Bagian, seperlima anggota Dewan Federasi atau deputi Duma
Negara Bagian, Pemerintah Federasi Rusia, Mahkamah Agung Federasi Rusia dan
Mahkamah Arbitrase Tertinggi Federasi Rusia, dan badan eksekutif legislatif dan
eksekutif badan konstituen Federasi Rusia, harus memutuskan kasus-kasus yang
sesuai dengan Konstitusi Federasi Rusia dari:
a.
Undang-undang federal, tindakan normatif Presiden Federasi Rusia, Dewan
Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia;
b.
Konstitusi republik, piagam, dan undang-undang dan tindakan normatif lainnya
dari entitas penyusun Federasi Rusia yang diadopsi pada isu-isu di bawah
yurisdiksi badan pemerintah Negara Federasi Rusia atau di bawah yurisdiksi
gabungan badan pemerintah Negara Federasi Rusia dan badan pemerintah negara
bagian Entitas penyusun Federasi Rusia;
c.
Perjanjian antara badan pemerintah negara bagian dari badan Federasi Rusia dan
Badan Pemerintah negara bagian entitas penyusun Federasi Rusia, perjanjian
antara badan pemerintah negara bagian entitas penyusun Federasi Rusia;
d.
Perjanjian internasional Federasi Rusia, yang tidak berlaku.
3. Mahkamah
Konstitusi Federasi Rusia akan menyelesaikan perselisihan tentang wewenang:
a.
Antara badan pemerintah federal;
b.
Antara badan pemerintah negara bagian Federasi Rusia dan badan pemerintah
negara bagian entitas penyusun Federasi Rusia;
c.
Antara badan pemerintah negara bagian yang lebih tinggi dari entitas penyusun
Federasi Rusia.
4. Mahkamah
Konstitusi Federasi Rusia, saat menerima keluhan tentang pelanggaran hak dan
kebebasan konstitusional warga negara dan atas permintaan pengadilan, harus
memeriksa, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang federal,
konstitusionalitas undang-undang yang digunakan Atau digunakan dalam kasus
tertentu.
5. Mahkamah
Konstitusi Federasi Rusia, atas permintaan Presiden Federasi Rusia, Dewan
Federasi, Negara Duma, Pemerintah Federasi Rusia, dan otoritas legislatif
entitas konstituen Federasi Rusia, harus memberikan interpretasi dari
Konstitusi Federasi Rusia.
6. Tindakan
atau ketentuan tertentu daripadanya, yang diakui sebagai inkonstitusional, akan
kehilangan kekuatan; Perjanjian internasional Federasi Rusia, yang tidak sesuai
dengan Konstitusi Federasi Rusia, tidak boleh dilaksanakan atau digunakan.
7. Mahkamah
Konstitusi Federasi Rusia, atas permintaan Dewan Federasi, akan mengeluarkan
sebuah resolusi mengenai pengamatan prosedur yang telah ditetapkan untuk
membawa tuduhan pengkhianatan atau kejahatan berat lainnya kepada Presiden
Federasi Rusia.
Batu Uji : Russian Federation's Constitution of 1993
(Keseimbangan
antara individu dan sosial)
Pasal
13
1. Keanekaragaman
ideologis harus diakui di Federasi Rusia.
2. Tidak ada
ideologi yang diproklamirkan sebagai ideologi negara atau sebagai wajib.
3. Keanekaragaman
politik dan sistem multipartai harus diakui di Federasi Rusia
4. Perhimpunan
umum harus sama di hadapan hukum.
5. Pembentukan
dan kegiatan asosiasi publik yang tujuan dan kegiatannya ditujukan untuk
mengubah dasar tatanan konstitusional secara paksa dan dengan melanggar
integritas Federasi Rusia, dalam merongrong keamanannya, untuk menciptakan unit
bersenjata, dan untuk menghasut sosial , Perselisihan rasial, nasional dan
agama dilarang.
Kekuatan Yudisial : -
Pihak-pihak : -
D.
THAILAND
Konstitusi : Constitution of the Kingdom of
Thailand
Pasal dan bunyi Pasal :
Part
13 - Hak Melindungi Konstitusi
Bagian
68.
-Tidak ada orang yang
melaksanakan hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Konstitusi untuk
menggulingkan rezim pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai Kepala Negara
di bawah Konstitusi ini atau untuk memperoleh kekuasaan untuk memerintah negara
dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan Mode yang disediakan dalam
Konstitusi ini.
-Dalam kasus di mana seseorang
atau partai politik telah melakukan suatu tindakan berdasarkan undang-undang
dasar, orang yang mengetahui tindakan tersebut berhak meminta Jaksa Agung untuk
menyelidiki fakta dan mengajukan mosi ke Mahkamah Konstitusi atas perintah
untuk menahan Tindakan semacam itu tanpa mengurangi institusi tindakan kriminal
terhadap orang tersebut.
-Dalam kasus di mana Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan sebuah keputusan yang memaksa partai politik untuk
menghentikan tindakan berdasarkan paragraf kedua, Mahkamah Konstitusi dapat
memerintahkan pembubaran partai politik tersebut.
-Dalam kasus di mana Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan perintah pembubaran menurut paragraf tiga, hak untuk
memilih dalam pemilihan Presiden dan komite eksekutif partai politik yang
dibubarkan pada saat tindakan berdasarkan undang-undang paragraf telah
dilakukan harus ditangguhkan karena Jangka waktu lima tahun terhitung sejak
tanggal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Bagian
27.
Hak
dan kebebasan yang diakui oleh Konstitusi ini secara eksplisit, implikasinya
atau oleh keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilindungi dan mengikat secara
langsung terhadap Majelis Nasional, Dewan Menteri, Pengadilan, organisasi
Konstitusional dan badan-badan negara sehubungan dengan pemberlakuan
undang-undang tersebut, penerapan dan interpretasi semua undang-undang.
Nama
lembaga penegak konstitusi : Constitutional
Court of the Kingdom of Thailand
Fungsi Lembaga : ----------
Batu Uji : Constitution of the Kingdom of
Thailand
Kekuatan Yudisial :
Bagian
65 Paragraf 4.
Dalam
kasus di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa resolusi atau peraturan
tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip dasar rezim pemerintahan
yang demokratis dengan Raja sebagai Kepala Negara, resolusi atau peraturan
semacam itu akan berakhir.
Bagian
216 paragraf 5
Keputusan
Mahkamah Konstitusi dianggap final dan mengikat Majelis Nasional, Dewan
Menteri, Pengadilan dan organ Negara lainnya.
Pihak-pihak : -
E.
TIMOR LESTE
Konstitusi : Constitution
of Democratic Republic of Timor-Leste (CDRTL)
= Konstitusi/Undang-Undang
Dasar Republik Demokrasi Timor Leste
Pasal dan bunyi Pasal :
Bagian
VI : Jaminan dan Pemeriksaan (Peninjauan) Kembali Konstitusi
Jaminan
Konstitusi
Pasal
149 :
1.
Presiden dapat meminta Mahkamah Agung untuk
menagambil alih antisipasi peninjauan kembali konstitusionalitas dari rancangan
undang-undang yang diserahkan kepadanya untuk diundangkan.
2.
Pencegahan peninjauan kembali dapat diminta dalam waktu 20 hari sejak tanggal
rancangan tersebut diterima, dan Mahkamah Agung akan memberikan keputusan dalam
waktu 25 hari, jangka waktu mana dapat dikurangi oleh Presiden dengan alasan
keadaan yang mendesak
3.
Jika Mahkamah Agung menentukan bahwa undang-undang (ketentuan) tersebut
tidak konstitusional, Presiden akan mengirimkan salinan keputusannya dalam 25
hari, jangka waktu mana dapat dikurangi oleh Presiden dengan alasan keadaan
yang mendesak
4.
Hak veto untuk rancangan undang-undang yang tidak konstitusional dari
Parlemen Nasional yang telah diserahkan untuk diundangkan dapat diabaikan
berdasarkan Pasal 88, dengan penyesuaian yang diperlukan
Pasal 150 :
Kajian Intisari tentang Konstitusi (Undang-Undang Dasar)
Pernyataan
bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar dapat diminta oleh :
a. Presiden
b. Presiden
Parlemen National
c. Jaksa
Agung, berdasarkan pada penolakan dari pengadilan, dalam tiga kasus yang nyata,
guna menerapkan suatu undang-undang dianggap inkonstitusional
d. Perdana
Menteri;
e. Seperlima
dari anggota Parlemen Nasional
f. Ombudsman
(Provedor).
Pasal
151 : Inkonstitusional
karena kelalaian Presiden, Jaksa Agung dan Ombudsman dapat meminta Mahkamah
Agung untuk mereview inkonstitusionalitas setiap langkah-langkah legislatif
yang dianggap perlu untuk pelaksanaan norma-norma konstitusi
Pasal
152 : Banding dalam
konstitusionalitas
1. Mahkamah
Agung mempunyai kewenangan untuk menerima/ mendengarkan banding terhadap
keputusan pengadilan berikut :
a.
Keputusan menolak untuk menerapkan kaidah hukum
atas norma inkonstitusional;
b.
Keputusan menerapkan kaidah hukum konstitusi yang
digugat selama persidangan
2. Banding sebagaimana ayat (1) huruf (b) di atas
hanya dapat diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan inkonstitusionalitas
3. Hukum
mengatur mengenai pengajuan banding
Pasal
153 : Keputusan-Keputusan Mahkamah Agung
Keputusan-keputusan
Mahkamah Agung tidak dapat diajukan banding dan akan diumumkan dalam lembaran
negara, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas proses abstrak dan
pemantauan yang nyata, ketika berhadapan dengan inkonstitusionalitas
Nama lembaga penegak konstitusi
: Mahkamah Agung
Fungsi Lembaga :
Pasal
124 : Mahkamah Agung
1. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi
dan penjamin pelaksanaan hukum, dan mempunyai kewenangan di seluruh wilayah
Timor Leste
2. Mahkamah Agung juga berkewajiban menegakkan
keadilan untuk masalah hukum, konstitusional dan pemilihan umum
Pasal
125 :
1. Mahkamah
Agung berfungsi :
a. di tingkat
pertama, merupakan pengadilan pada tingkat pertama, mengadili kasus-kasus yang
disediakan untuk hukum
b. di tingkat
terakhir, sebagai pengadilan yang kedua dan terakhir, menangani kasus-kasus
untuk kesatuan hukum
Batu Uji : Constitution
of Democratic Republic of Timor-Leste (CDRTL) = Konstitusi/Undang-Undang Dasar
Republik Demokrasi Timor Leste
Kekuatan Yudisial :
Pasal
152
Keputusan-keputusan
Mahkamah Agung tidak dapat diajukan banding dan akan diumumkan dalam lembaran
negara, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pihak-pihak
: -
F. UZBEKISTAN
Konstitusi
: The
Constitution of the Republic of Uzbekistan
Pasal
dan bunyi Pasal :
Bab XXII :
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 106 :
Kekuasaan kehakiman
di Republik Uzbekistan berfungsi secara independen dari kekuasaan legislatif
dan eksekutif, partai politik, dan asosiasi publik lainnya.
Pasal 107 :
Sistem pengadilan
di Republik Uzbekistan terdiri atas Mahkamah Konstitusi Republik Uzbekistan,
Mahkamah Agung Republik Uzbekistan, Pengadilan Ekonomi Tertinggi Republik
Uzbekistan, Mahkamah Agung Republik Karakalpakstan untuk perkara perdata dan
pidana, Pengadilan Ekonomi Republik Karakalpakstan dipilih untuk waktu 5 tahun,
Pengadilan daerah dan Kota Tashkent untuk perkara perdata dan pidana,
pengadilan antar wilayah, kabupaten dan kota
untuk perkara perdata dan pidana, militer dan sekaligus ekonomi.
Organisasi dan
Prosedur pelaksanaan pengadilan akan diatur dengan undang-undang.
Pembentukan
pengadilan luar biasa tidak dapat diterima.
Pasal 108 :
-Mahkamah
Konstitusi Republik Uzbekistan menerima perkara-perkara yang berhubungan dengan
konstitusionalitas undang-undang yang merupakan wewenang legislatif dan
eksekutif.
-Mahkamah
Konstitusi dipilih dari sarjana (pakar) politik dan hukum dan terdiri dari
Ketua, Wakil Ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk wakil dari Republik
Karakalpakstan.
-Tidak ada anggota
Mahkamah Konstitusi, termasuk ketua, mempunyai hak secara bersamaan bertindak
sebagai wakil.
-Ketua dan anggota
Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjadi anggota partai politik dan gerakan
(organisasi) maupun posisi-posisi lainnya. Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai
hak imunitas.
-Hakim Mahkamah
Konstitusi harus independen dalam pekerjaan mereka dan terhadap bawahan
semata-mata untuk Konstitusi Republik Uzbekistan.
Pasal 109 :
Mahkamah Konstitusi
Republik Uzbekistan harus :
1. Menetapkan
kepatuhan atas Konstitusi Republik Uzbekistan, hukum Republik Uzbekistan dan
resolusi kamar-kamar Majlis Oliy Republik Uzbekistan, Keputusan Presiden
Republik Uzbekistan, penetapan pemerintah dan badan-badan setempat yang merupakan
kewenangan negara, perjanjian antar negara dan kewajiban-kewajiban Republik
Uzbekistan lainnya
2. Komitmen
untuk menyesuaikan Konstitusi Republik Karakalpakstan terhadap Konstitusi
Republik Uzbekistan, hukum Republik Karakalpakstan terhadap hukum Republik
Uzbekistan
3. Menginterpretasi
norma-norma Konstitusi dan hukum Republik Uzbekistan;
4. Menangani
perkara-perkara lain yang berhubungan dengan kompetensinya sesuai dengan
Konstitusi dan undang-undang Republik Uzbekistan
Keputusan Mahkamah
Konstitusi harus mulai berlaku pada saat dipublikasikan. Bersifat final dan
tidak dapat diajukan banding.
Organisasi dan tata
cara kerja Mahkamah Konstitusi akan diatur lebih spesifik dengan undang-undang.
Nama
lembaga penegak konstitusi : Mahkamah
Kontitusi
Fungsi
Lembaga :
Pasal
108 :
Mahkamah
Konstitusi Republik Uzbekistan menerima perkara-perkara yang berhubungan dengan
konstitusionalitas undang-undang yang merupakan wewenang legislatif dan
eksekutif.
Hakim
Mahkamah Konstitusi harus independen dalam pekerjaan mereka dan terhadap
bawahan semata-mata untuk Konstitusi Republik Uzbekistan.
Pasal
109 :
Mahkamah
Konstitusi Republik Uzbekistan harus :
1. Menetapkan
kepatuhan atas Konstitusi Republik Uzbekistan, hukum Republik Uzbekistan dan
resolusi kamar-kamar Majlis Oliy Republik Uzbekistan, Keputusan Presiden
Republik Uzbekistan, penetapan pemerintah dan badan-badan setempat yang
merupakan kewenangan negara, perjanjian antar negara dan kewajiban-kewajiban
Republik Uzbekistan lainnya
2. Komitmen
untuk menyesuaikan Konstitusi Republik Karakalpakstan terhadap Konstitusi
Republik Uzbekistan, hukum Republik Karakalpakstan terhadap hukum Republik
Uzbekistan
3. Menginterpretasi
norma-norma Konstitusi dan hukum Republik Uzbekistan;
4. Menangani
perkara-perkara lain yang berhubungan dengan kompetensinya sesuai dengan
Konstitusi dan undang-undang Republik Uzbekistan
Batu
Uji : The
constitution of the republic of Uzbekistan (Konstitusi (Undang-Undang Dasar)
Republik Uzbekistan)
Kekuatan
Yudisial :
Pasal 109 :
Keputusan Mahkamah
Konstitusi harus mulai berlaku pada saat dipublikasikan. Bersifat final dan
tidak dapat diajukan banding.
Pihak-pihak
: -
[1] Pada 29 Mei
2017 dalam Union Peace Conference of Myanmar atas prakarsa Daw Aung San Suu Kyi
dan pimpinan lainnya disepakati tentang 37 poin kesepakatan yang salah satunya
menyatakan bahwa lembaga konstitusi negara harus terpisah dan independen harus
segera diatur untuk kesepahaman dalam penyelesaian sengketa konstitusi antar
persatuan, wilayah dan negara di Wilayah Negara Persatuan Myanmar. Keterangan
disampaikan dalam naskah paparan Lembaga Konstitusi Negara Kesatuan Myanmar.
[2] Dalam
penegakan konstitusi diatur Code of Crime yang menjadi acuan pelaksanaan hak
konstitusi dengan tidak adanya ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi
Romania. Ketentuan dalam Criminal Procedure code yang dinyatakan bertentangan
dengan konstitusi tidak dapat diberlakukan dan diperlukan perubahan code of crime
Tidak ada komentar:
Posting Komentar