Tampilkan postingan dengan label HUKUM ISLAM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label HUKUM ISLAM. Tampilkan semua postingan

Jumat, 15 April 2011

tarikh tasyri' pada masa ulama pembangun madzhab

1. Hakikat Mazhab
Sumber hukum yang pertama ialah Allah SWT yang berhak menetapkan sesuatu menjadi wajib, menjadi haram, menjadi halal, yang menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Sedangkan Rasulullah menyampaikan hukum-hukum itu kepada orang banyak (manusia), dengan diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Allah maka dengan perantaraan beliau muncullah hukum-hukum agama islam, dan masa setelah beliau adalah masa yang memerinci hukum tersebut.
Dasar hukum dalam agama islam adalah Al-Qur’anul Karim dan As-Sunnah, Firman Allah:


Artinya: “Jawaban orang-orang yang mukmin bila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukum di antara sesame mereka tidak lain selain jawaban yang berbunyi: Kami dengar dan Kami ta’ati. Orang itulah oarng yang berbahagia. Siapa yang terdapat perintah Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan mensucikannya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia”. (Q.S. An-Nur: 51).
Para fuqaha, ahli-ahli fiqih (mujtahidin) hanyalah menerapkan kaidah-kiadah kulliyah, kaidah-kaidah yang umum meliputi keseluruhan, kepada masalah-masalah juziyyah, kejadian-kejadian yang detail dengan mengistinbatkan, mengambilhukum dari nash-nash syara’, atau ruhnya, di kala tidak terdapat nash yang jelas. Akan tetapi kita membahas perkembangan fiqih ini semenjak masa pertama pertumbuhannya hingga sekarang ini. Inlah yang dimaksud sejarah fiqih islam, yakni merupakan ilmu yang membahas keadaan fiqih islam di masa Rasulullah dan masa-masa sesudahnya, untuk menentukan masa-masa terjadinya hukum itu dan segala yang menetapkan hukum, baik berupa nasakh, takhsis, dan lain-lain tentang keadaan fuqaha’ dan mujtahidin, serta hasil-hasil karya mereka terhadap hukum-hukum itu.
Berbagai cara ijtihad para imam madzhab dengan berbagai keadaan mereka, maka sudah pasti berbeda-beda pula hasil dari ijtihad masing-masing mereka, karena berbedanya tempat-tempat dan masa hidupnya mujtahidin tersebut. Perbedaan jalan berfikir dan caranya karena lengkap atau kurang lengkapnya nash (dalil-dalil dari kitab dan As Sunnah)yang diketahui oleh masing-masing mujtahid. Dan sebab-sebab yang demikian pulalah yang menyebabkan ikhtilaf (perbedaan pendapat) para imam dan Ulama, dan karena masing-masing Imam harus dapat menetapkan hukum sebagai rujukan. Tiap-tiap cara yang digunakan dan dituruti oleh masing-masing Imam atau Ulama’ dalam menetapkan paham atau hukum inilah yang kemudian dinamakan madzhab.
Maka madzhab dalam ilmu bahasa merupakan mashdar mimi, atau isim makan dari kata pokok dzahaba, yang berarti berjalan, pergi , atau berpendapat. Mazdhab ialah pendapat yang diyakini oleh seorang manusia, baik pendapat itu mengenai agama atau tidak. Tetapi akhirnya umum dipakaikan dalam masyarakat muslimin ialah pendapat tentang hukm agama Islam dari imam-imam madzhab yang empat yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali.

2. Masa Tumbuhnya Pembangunan Mazhab
Pada zaman Rasulullah SAW tidak terdapat aliran-aliran fikiran yang bermacam-macam karena Rasulullah SAW menjelaskan al-Qur’an dan as Sunnah dengan jelas meliputi perbuatan, perkataan, dan taqrirnya yang disimak oleh para sahabat, beliau sering bersabda Dari Abi Bakrah r.a ia berkata: telah bersabda Rasulullah hendaklah yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir.
Setelah beliau wafat, kurang lebih 70 tahun sesudah itu barulah timbul aliran-aliran faham. Salah satu sebab timbulnya karena perbedaan pemahaman istilah-istilah kalimat arab, misalnya dalam kalimat: لمس dalam firmanyang berbunyi اولامسثم النساء. Ibnu Abbas, Ali bin Thalib, Al-Hasan, Mujahid dan Qatadah menyatakan bahwa yang dimaksud kalimat itu ialah جماع (bersetubuh). Mereka beralasan bahwa Allah pemalu. Oleh sebab itu Dia memberikan sindiran dengan “lamasa”.
Sedangkan menurut pedapat Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, As-Sya’bi, dan Naskho’I, bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu semata-mata bersinggungan; yaitu التقاء البشر تين (bertemunya dua kulit tanpa dinding) antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Alas an mereka bahwa menggunakan kata “lamasa” kepada makna “semata-mata bersinggungan”, hakekat menurut maknanya yang asli.
Pada masa sahabat dengan banyaknya tokoh legislasi pada waktu itu maka terjadilah banyak perselisihan pendapat hukum antara mereka yang timbulnya dari satu sumber kejadian hukum sehingga banyak fatwa yang berlainan. Peninggalan-peninggalan legislasi di masa yang terpenting ialah tiga macam:

a. Pengkodifikasikan sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya shahih, koleksi hadist menurut sanadnya, yang biasa disebut “musnad”, koleksi hadist-hadist menurut bab-bab yang dibahas dalam ilmu fiqih. Maka ulama hadist masa itu sangat giat dalam menghimpun hadist, mencocokkannya dan meneliti perawi-perawinya.

b. Pengkodifikasian ilmu fiqih dan semua hukum islam
Dimasa ini Negara-negara Islam semakin meluas perbatasannya, kemauannya semakin berkembang pesat, maka pasti di beberapa Negara Islam yang banyak itu, banyak pula kasus-kasus dan beberapa legitasi serta organisasi-organisasi yang menjadi lapangan ijtihad bagi semua ahli ijtihad hukum. Dalam kesempatan ilmiah, maka mereka melakukan ijtihad dalam memahami nash-nash dan mengambil kesimpulan hukum kasus-kasus yang tidak ada nash-nashnya. Dalam berlomba-lombanya berijtihad ini, maka nampaklah bagi mereka dalam mengambil teori ijtihad dan pembahasan, sebagaimana teori yang dilakukan oleh tokoh muslim di kalangan orang-orang non Arab, dan juga sama dengan mereka dalam hal mengcopy ilmu dari oranag-orang Islam (Arab).
Maka dimasa ini banyak memutuskan hukum kasus-kasus yang memang benar-benar belum terjadi di masa itu. Pada masa ini pula dikodifikasikannya kitab-kitab yang pembahasannya panjang lebar, yang di masa ini tetap menjadi pegangan umat Islam. Di antara kitab-kitab yang lengkap pembahasannya dan paling masyhur adalah:
a). Dalam madzhab Abu Hanifah; kitab Zhahirur Riwayatus Shiffah, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dari Abi Yusuf dari Abu Hanifah, kemudian dihimpun menjadi kitab “Al Kafi” oleh Hakim Asy Syahid.
b). Dalam madzhab Imam Malik; kitab Al Mudawamah, yang diriwayatkan oleh Sihnun dari Abdul Qasim dari Imam Malik bin Anas.
c). Dalam madzhab Imam Syafi’I; kitab Al Umm yang didiktekan kepada murid-muridnya oleh Imam Syafi’I sendiri di Mesir.

c. Pengkodifikasian ilmu ushul fiqih
Imam Malik bin Anas seringkali dalam pokok-pokok pembahasan menunjukkan dasar-dasar prinsipnya dan aqidah-aqidah legislasinya. Tapi orang-orang yang pertama-tama menghimpun qaidah-qaidah ini secara tersusun rapi dengan diperjelas illat-illatnya dan setiap qaidah itu diperjelas dengan argumen-argumennya ialah Imam Muhammad bin Idris As Syafi’I dalam sebuah risalahnya yang telah masyhur sekali tentang pembahasan dan susunan ilmu ushul fiqih.
Di akhir abad yang pertama, terdapat segolongan tabi’in yang selalu menyertai para sahabat yang mempunyai keahlian dalam bidang fatwa dan tasyri’ di berbagai kota besar. Dari para sahabat yang ahli itulah para tabi’in mempelajari al-Qur’an dian menerima riwayat hadist serta bermacam-macam fatwa. Dan dari mereka pulalah para tabi’in mempelajari rahasia-rahasia tasyri’ dan jalan-jalan istinbath (pengambilan) hukum.
Para tabi’in selalu disertai pula oleh sebagian tabi’ut tabi’in. para tabi’ut tabi’in menerima dan para tabi’in apa yang diterima para tabi’in dari para sahabat, baik Qur’an maupun Sunnah atau pun fiqh dan rahsia-rahasia tasyri’nya. Para tabi’ut tabi’in itu digurui mujtahidin yang empat (Abu Hanifah, Maliki, Syafi’I, dan Ahmad bin Hambal), dan sesudah pemuka-pemukanya tasyri’ itu kepada para tabi’in. Para tabi’in ini diganti pula oleh murid-muridnya (tabi’ut tabi’in) yang seterusnya mereka pun diganti oleh murid-muridnya para imam-imam mujtahidin, diantaranya oleh imam yang empat dan teman-temannya.
Ijtihad menurut bahasa ialah bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan dan orang mujtahid adalah orang faqih.
Adapun pembagian mujtahid dalam kitab qolisubi dapat dibagi tiga tingkatan :
a. Mujtahid mutlak ialah ulama-ulama yang sanggup menentukan suatu hukum dangan jalan istinbath langsung dari kitab dan sunnah, seperti: Hanafi, Maliki,Syafi’I, dan Hambali
b. Mujtahid fatawi ialah ulama-ulama yang sanggup untuk mentarjihkan (mencari mana yang kuat) dalam memahami dalil dan tidak kuat beristinbath, seperti: Rafi’I dan Nawawi
c. Mujtahid madzhab ialah ulama-ulama yang sanggup beristinbath dari qa’idah-qa’idah yang dibuat oleh Imam yang diikuti madzhabnya, seperti Asnawi dan lain-lain.
Syarat-syarat menjadi Mujtahid
Dalam kitab I’aanah At-Thalibin. Orang yang dapat menjadi mujtahid (dalam ilmu Syar’i)ialah orang yang mengetahui beberapa hukum:
1. Hukum al-Qur’an. Seorang mujtahid harus mengetahui mana ayat yang fahamnya ‘aam (umum) dan yang khos (khusus), ayat yang mujmal dan dzahir, yang muhakkamat dan yang mutasyabihat dan lain-lain
2. Hukum sunnah. Seorang mujtahid harus mengetahui hadist yang shahih, dha’if dan mutawatir dan yang uhud, muttashil, munqathi’ juga yang mursal dan yang mauquf.
3. Hukum bahasa Arab. Harus mengetahui nahwu dan shorrof, manthik dan ma’ani, bad’I serta bayannya.

3. Sumber-Sumber Tasyri’
Sumber-sumber tasyri’ dimasa ulama pembangun madzhab:
a) Al-Qur’an
b) Al-Hadist
c) Al-Ijma’
d) Al-Qiyas (Al ijtihad dengan jalan qiyas atau dengan jalan istinbath yang lain).
Para ulama mufti berhenti pada nash yang mereka peroleh di dalam al-Qur’an dan Sunah. Mereka tidak beranjak lagi dari nash-nash itu. Apabila mereka tidak mendapati di dalam nash al Qur’an dan Hadist mengenai sesuatu mesalah atau kejadian yang memerlukan penyelesaian hukum, akan tetapi mereka mengetahui bahwa ulama salaf telah berijma’ mengenai hukum itu, meraka pun mengamalkannya berdasar ijma’ ulama salaf itu. Apabila mereka tidak menjumpai nash dan tidak pula menjumpai ijma’, barulah mereka berijtihad dan beristinbath.

4. Timbulnya Madzhab-Madzhab
Setelah masa Rasulullah wafat banyak terjadi perselisihan-perselisihan dalam penetapan hukum dalam suatu masalah. Berbeda dengan di masa Rasul karena yang memegang tasyri’ adalah Rasul sendiri. Di masa sahabat mulai timbul beberapa perbedaan paham dalam menetapkan hukum bagi sesuatu peristiwa. Terjadinya perselisihan paham di masa sahabat itu karena perbedaan paham dan perbedaan nash yang sampai kepada mereka, karena pengetahuan mereka dalam soal hadist tidak sama dan pula karena perbedaan pandangan tentang mashlahah yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum, di samping itu adalah disebabkan karena berlainan tempat (lingkungan).
Hal-hal tersebut ini menimbulkan perselisihan fatwa dan hukum walaupun mereka sependirian dalam menetapkan dasar-dasar tasyri’ dan terbitnya serta dalam hal prinsip tasyri’ yang umum. Ringkasnya timbullah perselisihan-perselisihan dalam hal furu’(cabang) walaupun mereka sepakat dalam hal ushul. Sesudah kekuasaan tasyri’ dikendalikan oleh para mujtahidin di pertengahan abad kedua Hijriyah (Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Malik dan sahabat-sahabatnya, Asy Syafi’I dan sahabat-sahabatnya, Ahmad dan sahabt-sahabatnya, dan lain sebagainya) perbedaan paham yang aslinya terbatas, menjadi meluas dan tak terbatas lagi pada sebab-sebab yang tiga, yang menjadi pokok perselisihan sahabat itu, melainkan sudah melampaui sebab-sebab yang lain, bahkan mengenai sumber dan kecenderungan dalam segi membahas.
Dalam kejadian tersebut ini perselisihan tidak lagi terbatas dalam masalah furu’iyah, bahkan terjadi pula dalam soal masalah ushul. Karenanya timbullah beberapa pendapat dalam kitab tasyri’ dan timbullah pula hal-hal yang menyebabkan pemuka-pemuka tasyri’ pecah kepada golongan-golongan (aliran-aliran) yang masing-masingnya mempunyai dasar, aliran yang berbeda dengan lainnya, sehingga masing-masing mereka mempunyai hukum-hukum furu’ yang mereka istinbatkan dari dasar-dasar yang mereka pegang.
Peselisihan langkah legislasi imam-imam ahli ijtihad ini kembalinya kepada tiga perkara:
1) Dalam penilaian sebagian sumber legislasi
2) Dalam tendensi legislasi
3) Dalam sebagian prinsip bahasa yang memang termasuk ke dalam pengertian nash-nash hokum .
Perselisihan mereka dalam penilaian sumber-sumber legislasi yang jelas dalam masalah-masalah:
• Dalam masalah teguhnya kepercayaan kepada Rasulullah SAW karena teguh atau tidaknya kepercayaan kepada orang-orang yang membawa Sunnah itu (jalan sanadnya). Sebab keteguhan kepercayaan kepada sunnah Rasulullah SAW itu tergantung kepada kepercayaan penerimanya kepada semua perawinya dan bagaimana cara meriwayatkannya. Dalam teori ini semua imam ahli ijtihad berlainan cara. Ulama’ ahli ijtihad di Irak, yaitu imam Abu Hanifah dan semua sahabatnya memakai teori dengan memakai hujjah hokum dengan sunnah-sunnah yang mutawatir dan sunnah-sunnah yang masyhur saja, dan mengunggulkan sunnah yang diriwayatkan oleh Tsiqah terutama sunnah yang diriwayatkan oleh ahli fiqih. Karena itu Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah) berkata:
وعليك بما عليه الجماعة من الحديث ومايعرفه الفقهاء
Artinya: “anda berpeganglah kepada hadits yang diriwayatkan oleh jama’ah (beberapa orang ahli hadits) dan hadits yang dikenal oleh fuqaha’ (ulama fiqih).
• Dalam masalah fatwa-fatwa sahabat dan penilaiannya. Imam-imam mujtahid banyak berlainan paham juga tentang fatwa-fatwa hasil ijtihad sahabat yang timbulnya dari perorangan mereka. Maka imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnnya mengambil langkah legislasi dengan cara berpegang kepada fatwa yang mana saja tanpa ada suatu ikatan tententu dan tidak keluar dari semuanya itu.
• Dalam masalah qiyas sebagai ahli ijtihad dari partai syi’ah dan golongan azh zhahiriyah tidak suka alias menolak dasar ijtihad qiyas untuk dijadikan sumber legislasi dalam islam, karena itu mereka namakan “Nufaatul Qiyas” atau golongan yang membuang qiyas, kalau Jumhurul Aimmah (mayoritas imam-imam ahli ijtihad) maka mereka berpedoman kepada qiyas juga mereka dikategorikan sebagai sumber legislasi setelah al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Hanya saja walaupun mereka telah ittifaq (sepakat) bahwa qiyas ini merupakan hujjah (pedoman) hokum, mereka berbeda faham tentang perkara apakah yang menjadi illat (penyebab datangnya) hokum dan hokum qiyas itu ditetapkan berdasarkan kepada perkara apa. Karena perkara inilah, maka juga timbul proses perbedaan hokum.
Selain itu, seperti dijelaskan Nahrawi, terdapat berbagai faktor dalam masyarakat yang mendorong aktiviti keilmuan yang pada akhirnya melahirkan berbagai mazhab fikih, antara lain :
Pertama, kestabilan politik dan kesejahteraan ekonomi.
Kedua, kesungguhan para ulama dan fukaha.
Ketiga, perhatian para khalifah terhadap fikih dan fukaha.
Keempat, pembukuan ilmu-ilmu (tadwîn al-‘ulûm). Pada masa ini telah dilakukan pembukuan berbagai cabang ilmu seperti hadis, fikih, dan tafsir yang memudahkan tersedianya rujukan untuk mengembangkan ilmu fikih.
Kelima, adanya berbagai perdebatan dan diskusi (munâzharât) di antara ulama. Ini merupakan faktor terbesar yang merangsang perkembangan ilmu fikih.
Demikianlah terbentuknya madzhab-madzhab fiqih yang kemudian dibangsakan kepada mujtahidin-mujtahidin yang menjadi imamnya dari madzhab-madzhab masing-masing.

5. Madzhab-Madzhab Ahli Sunnah yang masih Berkembang
Madzhab-madzab ahli sunnah yang jama’iyah, ketika mulai tumbuh, berbeda satu sama lainnya, menurut ukuran jauh dekatnya kepada pemakaian ra’yi atau rasio.
Berdasarkan ini madzhab Ahli Sunnah terbagi kepada dua madrasah: madrasah ra’yi dan madrasah hadits.
Kemudian kedua madzhab ini berangsur-angsur kian lama kian rapat, hingga tidak ada lagi pemisahan antara keduanya. Sejarah ringkas pertumbuhan madzhab-madzhab tersebut.

a. Madzhab Hanafi
Adalah seorang imam yang terkemuka dalam bidang qiyas dan istihsan. Beliau mempergunakan qiyas dan istihsan apabila beliau tidak memperoleh nash dalam kitabullah, sunnaturRasul atau ijma’. Imam abu hanifah adalah imam yang menganjurkan penggunaan akal atau ra’yi.
Fiqih Imam Abu Hanafi memiliki cara yang modern dan manhaj tersendiri dalam kancah perfiqihan dan tidak ada sebelumnya. Imam Asy Syafi’I berkata, “Semua orang dalam hal fiqih bergantung kepada Imam Abu Hanafi.” Imam Malik setelah berdiskusi dengan Imam Abu Hanafi berkata, “Sungguh ia seorang yang ahli fiqh”.
Imam Abu Hanafi memiliki manhaj tersendiri dalam meng-istinbatkan hokum. Beliau pernah berkata, “Saya mengambil dari kitab Allah, jika tidak ada maka dari sunnah Rasulullah dan jika tidak ada pada keduanya saya akan mengambil pendapat sahabat. Saya memilih salah satu dan meninggalkan yang lain, dan saya tidak akan keluar dari pendapat mereka dan mengambil pandapat orang lain, dan jika sudah sampai kepada pendapat Ibrahim, Asy-Sya’bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa’id bin Al-Musayyib maka saya akan berijtihad seperti mereka berijtihad”.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bawa manhaj Imam Abu Hanafi dalam meng-istinbat hokum adalah sebagai berikut :
1) Al-Qur’an, merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hokum dan tidak ada satu sumber hokum satu pun, kecuali dikembelikan kepadanya.
2) Sunnah, sebagai penjelas kandungan al-Qur’an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Tuhanya. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnah, sama artinya ia tidak mengakui risalah Tuhannya.
3) Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW, lebih memakai sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadits, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah SAW kepada umatnya.
4) Qiyas, beliau menggunakan quays ketika tidak ada nash al-Qur’an atau sunnah atau ucapan sahabat, beliau menggali illat dan jika menemukannya ia akan mengujinya yang terjadi dengan menerapkan illat yang ditemukannya.
5) Al-Istihsan, yaitu meninggalkan qiyas zhahir dan mengambil hokum yang lain, karena qiyas zhahir terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah. Oleh karena itu, perlu mencari illat lain dengan cara qiyas khafi, atau karena qiyas zhahir bertentangan dengan nash sehingga harus ditinggalkan
6) Ijma’, yang menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakh ijma’ ini pernah ada setelah Rasulullah SAW
7) Al-‘Urf (adapt istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik berupa al-Qur’an, sunnah atau perbuatan sahabat, berupa adapt yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash sehingga dapat dijadikan hujjah.

b. Madzhab Maliki
Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Al-Madarik berkata: “Malik mendahulukan Kitabullah menurut tertib terang samarnya. Yakni beliau mendahulukan nash, kemudian yang dhahir kemudian yang mafhum. Sesudah itu beliau berpegang kepada As Sunnah. Dalam hal ini beliau menadahulukan yang mutawatir atas yang masyhur, yang masyhur atas ahad sebagaimana beliau mendahulukan yang nash atas yang dhahir dan yang dhahir atas yang mafhum. Sesudahnya beliau berpegang kepada ijma’, baru kemudian beliau berpegang kepada qiyas. Selain itu beliau mempergunakan maslahah mursalah.
Madzhab ini berkembang di kota madinah dan kemudian menyebar ke Hijaz, Basrah, Mesir, Andalusia, hingga Sudan. Dan di baghdad, madzhab ini mulai melemah setelah abad keempat hijriah.

c. Madzhab Syafi’I
Di dalam ar Risalah diterangkan dasar-dasar hokum dalam madzhabnya, ialah:
 Al-Qur’an menurut dhahirnya
 As Sunnah menurut ahadnya
 Ijma’
 Qiyas
Asy Syafi’I telah dapat mengumpulkan antara thareqat Ahlur Ra’yi dan Ahlul Hadits. Lantaran itu menjadilah madzhabnya Ahlul Ra’yi. Beliau menerima Al-Qur’an, as Sunnah, ijma’, qiyas dan al Istidlal, dan menolak istihsan.

d. Madzhab Hambali
Imam Hambali mendirikan madzhabnya di atas lima dasar hokum sebagai berikut:
1) Al-Qur’an dan as Sunnah
2) Fatwa sahabat, apabila tidak memperoleh nash
3) Pendapat sebagian sahabat
4) Hadist mursal atau hadits dha’if, jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seseorang sahabat
5) Jalur terakhir adalah dengan Qiyas.

Kamis, 11 Desember 2008

DEFINISI PEMBAHARUAN ISLAM

DEFINISI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Sekang kita hidup di era yang modern,semua yang kita butuhkan langsung tersedia secara instant.fenomena ini,bisa kita lihat di beberapa bidang. Di bidang komonikasi,kita dulu masih SD tidak ada orang yang megang hendphone kecuali orang-orang tertentu saja,bahkan dulu TV sangat sulit kita jumpai,tetapi pada era ini anak SD pun sekarang udah banyak yang megang HP,bahkan sekarang di desa-desa udah ada yang namanya internet. Di bidang kedokteran,sekarang orang yang hamil bisa diketahui apakah bayinya laki-laki atau perempuan,bahkan juga bisa mengetahui istri yang sudah ditinggalkan suaminya apakah dirahimnya terdapat bayinya atau tidak. Dan dibidang-bidang yang lainya. Sejalan dengan perkembangan itu,persolan-persoalan juga semakin kompleks. Dan apkah hukum Islam bisa menjawab semua perolan-persolan itu?. Dan apakah jawaban-jawaban itu masih relevan seperti saman Nabi dan shabat-sahabat-Nya? Dan apa yang harus dilakukan jika jawaban-jawaban itu tidak relevan lagi?
1.2 Topik Bahasan
Topik bahasan dalam makalah ini adalah: Apa definisi dari pembaharuan hukum Islam itu sendiri?,Bagaiman histories perkembangan hukum Islam dari saman Rasulullah SAW sampai sekarang?,Dan bagaiman caranya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam itu?
1.3 Tujuan penulisan makalah
Makalah ini dimaksudkan untuk mengetahui pembaharuan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan mengapa harus ada pembahauan hukum Islam dan bagaiman caranya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pembahuruan Hukum Isalam
Pembahuruan hukum Islam terdiri dari dua kata,yaitu “pembahuruan” yang berarti modernisasi,atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru;dan “hukum Islam”, yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fukaha dalm bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat.dalam hal ini hukum Islam sama dengan fiqh,bukan syariat.
2.2 Historis Perkembangan Hukum Islam
Sebelum penulis membahas pembaharuan hukum Islam di Indosesia,perlu diketahui historitas pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa kemasa. masa,yaitu;
? Pada Masa Rasulullah (610M – 632M)
Dengan diturunkanya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW mulailah tarikh tasyri’ Islami. Sumber tasyri’ Islami adalah wahyu (Kitabullah dan Sunnah Rasul). Ayat tasyri’ datang secara berangsur-angsur dan bertahap (tadrij).tadrij ini berhubungan dengan adat-adat bangsa Arab meninggalkan adat-adat yang lama dengan hukum yang baru/hukum Islam.dan dijadikan prinsip-prinsip umum.
? Pada masa Khulafa’ur Rasyidin (632M – 662M)
1) Abu Bakar Ash-Shiddiiq
Pada masa ini disebut masa penetepan tiang-tiang (da’aa’im).dengan memerangi orang-orang yang murtad mutanabbi dan pembangkang penyerahan zakat. Di masa ini pula dikumpulkan Al-Qur’an pada satu mushaf.
2) Umar Ibn Khatab
Pada masa ini telah bisa menyusun administrasi pemerintahan menetapkan pajak.kharaj atas tanah subur yang dimiliki oleh orang non muslim,menetapkan peradilan,perkantoran,dan kalender penanggalan.
Umar dikenal sebagai imamul-mujtahidin. Di masanya beliau berijtihad.antara lain tidak menghukum pencuri dengan potong tangan karena tidak ada illat untuk memotongnya dan tidak memberi zakat kepada al-muallafatu quluubuhum,karena tidak ada ‘illah untuk memberinya.

3) Utsman Ibn Affan
Pada zamanya telah diperintahkan Zaid Ibn Tsabit dan Abdullah Ibn Zubair. Sa’iid Ibn Al-Ash dan Abdurrahman Bin Harits untuk mengumpulkan Al-Qur’an dengan qiraah (dialek) yang satu dengan mushaf satu macam pula pada tahun 30 H./650M.
4) Ali bin Abi Thalib
Dengan wafatnya Sayyidina Ali, berakhirlah masa Khulafa’ur-Rasyidin dalam perkembangan tasyri’ Islam.
Pada masa ini sumber tasyri’ Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul yang disebut dengan nash atau naql,apabila ada masalah yang tidak jelas dalam nash,para sahabat pada zaman Khulafa’ur-Rasyidin,memakai ijtihad dengan berpegang kepada ma’quul an-nash dan mengeluarkan ‘illah atau hikmah yang dimaksud dari nash itu,kemudian menerapkan pada semua masalah yang sesuai dengan ‘illahnya dengan ‘illah pada yang dinash untuk mendapatkan hukum yang dicari,yang disebut dengan al-qiyaas,jika hukum yang dicari tidak ada nashnya,maka para sahabat bermusyawarah,yang disebut dengan al-ijmaa’. Para Ulama’ menyebutkan bahwa dari praktek khulafa’ur-Rasyidin itu terdapat perluasan dasar tasyri’ Islam disamping Al-Qur’an dan As-Sunnah terdapat juga Al-Qiyaas dan Al-Ijmaa’.
? Masa Khilafah Amawiyah
Pada masa ini adalah masa pembentukan fiqh Islami yaitu ilmu furu’ syari’ah dan hukum-hukumnya yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili.para fuqaha meletakkan peraturan dasar yang diambil dari Al-Qur’an,As-Sunnah dari Ijma’ dan Qiyas.pada garis besarnya mereka terbagi ke dalam dua aliran,yaitu aliran Hijaz yang berpegang kepada nas-nas as-sunnah/ahli hadis,dan aliran Irak yang telah dipengaruhi kebudayaan masyarakat yang baru,sehingga para fukaha-nya cendrung menggunakan qiyas/ar-ra’yi. Dan masa ini juga telah dimulai penafsiran al-qur’an dan pengumpulan hadits,mempelajari dan mendalaminya,menjaga kepalsuan dari pengaruh politik,pengaruh gololongan,atau sebab-sebab yang lain.
? Masa Keemasan Abbasiyah
Pada masa ini syari’at dipelajari secara khusus dengan ilmu khusus yaitu ushulul-fiqh dan dikarang kitab-kitab dalam hal furu’ fiqh. Dan pada masa ini fuqaha sunni terbagi tiga golongan,yaitu fuqaha sunni ahli Ra’yi tokohnya abu hanifah di iraq,dan fuqaha sunni ahli hadits tokohnya malik ibnu anas di hijaz,dan golongan yang bertentangan dari kedua golongan tersebut yaitu aliran asy-syafi’i
Kemudian muncullah madzhab-madzhab sunni.yang besa dan masih hidup: hanafi, maliki, syafi’i, dan hanbali.
Dari segi sumber tasyri’ selain nash (Al-Qur’an dan Sunna) telah bertambah dalil ‘aqli,yaitu ijma’ dan qiyas,dan dalil-dalil istihsan dari Abi Hanifah dan mashlahatul-mursalah.
? Masa Kemerosotan
lmu fiqh berhenti sedikit demi sedikit,bahkan mereka melakukan ijtihad fil-madzhab,sehingga khalifah-khalifah hanya menjadi pendukung madzhab yang adaturki mendukung madzhab hanafi,ayyubi mendukung syafi’I,fathimi mendukung madzhab isma’ili.Para hakim menjadi engikut madzhab yang dianut oleh Negara yang tidak berijtihad sendiri.
Pada permulaan abad ke empat hijrah,fuqaha sunni menetapkan tertutupnya pintu ijtihad,sehingga berkembanglah bid’ah dan khurafat dan hanya taqlid yang berkembang.
? Masa kebangkitan
Pada masa ini Ahmad Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermadzhab kepada Hanbali memerangi bid’ah dan khurafat, dan menganjurkan memahami syari’at dengan memakai pikiran, penalaran dan akal sehat, dan mengatakan pintu ijtihad itu terus berlaku sampai hari kiamat, dan memerangi taqlid buta.
? Perkembangan Fiqh Pada Masa Mujtahihidin
Akhir abad pertama muncul mujtahid-mujtahid dalam furu’. Yang termasyhur serta urutanya sebagai berikut:
1. Madzhab Aby Hanifah
Dikalangan sunni madzhab ini banyak memperkenalkan ra’yu.dan dalam berijtihad selain menggunakan Al-Qur’an,Hadits,Ijma’ dan Qiyas juga menggunakan dalil Al-istihsan sebagai dalil yang khusus.madzhab ini menjadi madzhab resmi pemerintahan Utsmaniyah pada zaman Abbasiyah
2. Madzhab Maliki
Madzhab ini berimam pada malik ibn anas dan terkenal sebagai madrasah ahlul-hadits.pegangan dalam beristinbath selain Al-Qur’an,Hadits,Ijma’ dan Qiyas juga menggunakan Al-Maslahatul Mursalah,qaul shahabi dan adat yang diikuti di Madinah
3. Madzhab Asy-Syafi’i
Dalam beristinbath hukumnya juga menggunakan Al-Qur’an,Hadits,Ijma’ dan Qiyas,tetapi menolak dalil Al-istihsan dari Aby Hanifa dan Al-Maslahatul Mursalah dari imam Maliki.karena madzhab ini merupkaqn pertengahan dari Aby Hanifah dan Imam Maliki.
4. Madzhab Ahmad Ibn Hanbal
Madzhab ini merupakan madzhab yang terakhir dikalangan sunni.gurnnya adalah imam Syafi’i,tetapi memiliki madzhab sendiri dan lebih banyak bergerak pada aqidah untuk membersihkan ummat dari khurafat,takhayul,bid’ah.dan dikenal dengan semboyan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits mengikuti paham salaf.
5. Madzhab Syi’ah
Madzhab ini timbul karena problem politik,mereka tidak mengakui Khulafaur-Rasyidin kecuali sayyidina ali,Abbasiyah,dan Amawiyah,karena mereka memiliki statemen “khalifah itu hanya keturunan Nabi (Ahl Al-bait).
Madzhab ini terbagi menjadi dua bagian diantaranya:
1) Syi’ah Imamiyyah Itsna ‘Asyariyah
Deasar fiqhnya adalah al-qur’an dan hadits yang sanadnya dari Ahlu Bait dan ijma’nya dari imam yang ma’shum,kemudian dengan dalil aqal yang bukan qiyas yang disebut dengan madzhab Ja’fari.
2) Syi’ah Zaidiyayah
Madzhab ini mengakui kekholifahan Khulafaur-Rasyidin,sehingga diidentifikasi dengan madzhab sunni.
3) Syi’ah isma’iliyyah
Atau juga disebut madzhab Batiniyah,karena mereka menganggap kalau Al-Qur’an makna-Nya yang batin.
6. Madzhab-madzhab lainya
a) Madzhab Al-Auza’i
b) Madzhab Dzahiri
Tokoh pendirinya adalah Dawud Ibn Ali (wafat 270 H/883 M).Madzhab ini berpegang kepada zhahir ana al-qur’an dan hadits.mereka tidak menerima ijma’ selain ijma’nya sahabat,dan tidak menerima qiyas selain qiyas nash.
c) Kadzhab Al-Thabari
? Perkembangan Fiqh Pada Masa Utsmani
Pemerintah Utsmani lahir pada abad ke-14 di Anatoli (Turki) dan berlangsung 4 abad dan menganut madzhab hanafi secara resmi untuk fatwa dan keadilan setelah beberapa tahun.
Ada beberapa halangan untuk mengodifikasikan hukum,antara lain:
I. Sumber Tasyri’ Islami
Mereka khawatir dalam berijtihad mengalami kekeliruan,karena sumber tasyri’ adalah hal yang suci.
II. Kemerdekaan Berijtihad
Berijtihad merupakan hak asasi bagi yang berhak.Apabila hasil ijtihad telah dikodifikasikan,maka tidak menerima ijtihad orang lain,padahal dalam hal masalah baru harus ber-ijtihad lagi,
III. Kemerdekaan Aqidah
Islam tidak ada paksaan untuk beragama,jadi apabila fiqh telah dikodifikasikan,berarti membatasi kemerdekaan aqidah bagi yang lain.
Jadi dalam melakukan kodifikasi ditempuh secara bertahap, antara lain:
a. Menetapkan Yang Resmi Bagi Negara
Pada awalnya untuk menetapkan madzhab yang resmi sangat sulit, karena dikewatirkan terjadi pertentang pendapat.tetapi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak,maka sultan salim yang memerintah pada saat itu menetapkan madzhab hanafi sebagai madzhab resmi Negara dalam hal peradilan dan fatwa.
b. Menyusun Pendapat Satu Madzhab
Setalah mempersatukan madzhab diseluruh wilayahnya,maka disusunlah hukum perdata utsmani yang dikenal dengan majallatul-ahkam al-adliyah,selain semua rakyat untuk menaatinya,hakim juga harus mengikuti perintah sultan dan tidak boleh menerima hasil mujtahid yang lainya.
c. Membuat Kompilasi Madzhab Lain
Pemerintah juga mengambil pendapat dari madzhab yang lain yang sesuai demi kemaslahatan ummat.
d. Mengambil PerUndang-Undangan Modern
Hukum perdata,hukum perdagangan,hukum pidana yang baru yang lebih modren dititik beratkan harus berdasarkan syari’at Islamiya.
? Masuknya Campur Tangan Asing Ke Dalam Undang-Undang Asing
Yang sangat krusial campur tangan asing pada abad ke-19 ketika pemerintahan utsmani sudah melemah,khususnya pada pemerintahan abdul-aziz (1861M – 1876M),ketika Negara jatuh ke dalam hutang luar negeri karena pemborosan keroyalan dan juga karena berpikirnya tidak berdasarkan kesatuan agama tetapi karena kesukuan dan kebangsaanya.
? Peraturan Dan PerUndang-Undangan Kerajaan Utsmani
Beberapa Undang-Undang pemerintah Utsmani yang dipengaruhi campur tangan asing,diantaranya adalah:
1. Undang-Undang perdagangan
2. Undang-Undang pertahanan
3. Undang-Undang hukum pidana
4. Undang-Undang perdagangan laut
5. Undang-Undang hukum acara
2.3 Islam Datang Ke Indonesia
Sebelum Islam datang ke Indonesia,sudah banyak agama-agama yang dianut masyarakat setempat,dan ternyata Islam masuk bersamaan dengan mistis dari agama Hindu Budha.
I. Awal mula masuknya Islam ke Indonesia
Islam datang ke Indonesia dengan proses penyesuaian dengan agama sebelumnya dan tradisi budaya setempat seperti Wali Songo di jawa,hal ini yang menyebabkan kepercayaan yang sifatnya sinkritisme.dan ada juga yang berpendapat masuknya Islam ke Indonesia karena aspek hukumnya,dan jika pendapat ini yang dipakai maka terjadi pelemahan proses dari ajaran hukum Islam di Indonesia,artinya pada mulanya orang Indonesia taat pada hukum Islam,kemudian mereka meninggalkanya.
Lepas dari perbedaan tersebut,pelaksanaan hukum Islam banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional setempat. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar proses Islamisasi, tetapi kenyataanya terbalik,yaitu terjadi dominasi nilai-nilai tradisional dan sedikitnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
II. Kerajaan samudra pasai
Kerajan Islam pertama kali di Indonesia adalah kerajaan samudra pasai dengan rajanya bernama Malikus Saleh.Disamping itu hukum Islam juga tertanam kuat di Aceh sampai Indonesia merdeka.
Pepaduan antara kehadiran Islam dengan agama-agama lain,yang melahirkan konsepsi Islam yang tidak saja berorientasi kepada nilai-nilai yang tidak bersumber pada aslinya,tetapi juga banyak konsepsi baru yang banyak menyimpang dari ajaran semula,sehingga timbul beberapa aliran kebatinan dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda.
III. Hukum Islam di kerajaan Mataram
Sebelum sultan agung menjadi sultan mataram,masyarakat setempat memeluk agama hindu.setelah Sultan Agung menjadi sulatan mataram hukum Islam sangat berpengaruh di kerajaan itu.hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hukum kisas. Tidak hanya di daerah kerajaan agung saja,tetapi disebelah utara jawa,terbukti dengan adanya pengadilan-pengadilan agama baik yang berhubungan dengan keluarga atau yang lainya yang dipimpin langsung oleh pemuka-pemuka kerajaan.
Setelah mataram menunjukkan kemunduran,nama fatahillah diabadikan sebagai salah seorang tokoh Wali Songo. Dan meskipun mengalami kemunduran pengaruh Islam masih sangat kentel.
IV. Kerajaan Banjar
Sebagian masyarakat banjar atau Kalimantan sudah ada yang memeluk agama Islam.
Pada saat Pangeran Samudra atau Pangeran Suriansyah mau berperang dengan pamanya; Pangeran Tumenggung,beliau berjanji akan masuk Islam jika menang dalam peperangan,sehingga kerajaan di Jawa banyak yang membantu. Dengan masuknya pangeran suriansyah ke agama Islam,maka proses ilamisasi di banjar semakin mudah,tetapi konsepsi hukum yang dianut nampaknya juga tidak murni berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits,karena sebelumnya sudah ada agama Hindu.dan proses Islamisasi juga dipengaruhi oleh faham tasawwuf (sufisme).
Dengan fawatnya pangeran Suriansyah, pengganti-penggantinyapun masih meneruskan tradisi-tradisinya, bahkan mengalami ekspansi.Bukti dari,kehidupan keagaman diwujudkan pula dengan dibentuknya mufti-mufti,yang menangani hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga dan perkawinan.Dan qadli yang menangani masalah-masalah hukum privat dan pidana atau dikenal dengan had.tercatat dalam sejarah banjar,diberlakukanya hukum bunuh terhadap orang Islam yang murtad,hukum potong tangan untuk orang yang mencuri.bahkan hukumnya dikodifikasikan dengan berorientasi kepada hukum Islam,atau disebut dengan Undang-Undang Sultan Adam.Akhirnya kedudukan sultan selain sebagai pemegang kekuasan dalam kerajaan juga diakui sebagai Ulul amri kaum muslimin diseluruh kerajaan.
V. Hukum Islam pada masa kompeni
Hadirnya kompeni di Indonesia pada awalnya hanyak untuk mendapatkan keuntungan materi saja,tetapi ketika mereka tahu kalau masyarakat Indonesia kebanyakan beragama Islam,maka agama merekapun (kristen) dibawa masuk pula ke Indonesia.secara umum kehadiran mereka di sambut kurang simpatik penduduk (orang pribumi atau inlander),karena sudah ada agama Islam sebelumnya,maka mau tidak mau mereka harus menghormati Islam sebagai agama dan kenyataan yang ada di Indonesia dan tidak bisa memaksakan pengaruhnya terutama kaitanya dengan bidang-bidang agama.
Dalam era penjajahan yang begitu lama,Indonesia seakan-akan berada dalam keadaan”status qua”,artiunya hukum Islam hanyalah berkedudukan sebagai sistem yang mempengaruhi,bukanya hukum yang secara kongkrit dan seluruhnya diterapkan.
Di masa kompeni Islam dan konsepnya tidak dapat dengan mudah dipengaruhi oleh agama dan budaya belanda,itu disebabkan karena didirikanya pendidikan Islam yang dikenal dengan pesanteren,karena dipesantren merupakan basis utama dalam mengembangkan akidah Islam.
2.4 Hukum Islam Menjelang Dan Sesudah Indonesia Merdeka
i. Pembaharuan Hukum Islam Dan Pergerakan Nasional
Hukum Islam pada masa ini bekembang cendung lamban,seirama denagan ketradisionalan,ini semuanya disebabkan karena Indonesia belum merdeka.
Dan dapat dimakulumi jika sebagian serjan belanda melontarkan konsepnya tentang hukum agama bahwa hukum agama merupakan hukum adat setempat dan kedudukanya sebagai penunjang saja dan dapat dirombak jika tidak sesuai dengan zaman. Dan dengan hadirnya para tokoh yang notabeni dari pesantren yang sebagai konseptor merombak tata nilai berdasarkan hukum Islam,dan juga berdasarkan pengetahuan moderan agar sesuai dengan zaman.
Untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam ditempuh melalui organisasi baik yang sifatnya masa atau non-masa,prinsip dari organisasi disamping mempunyai misi penyebaran agama juga mencerdaskan taraf berfikir serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi,secara politis hal ini juga dijadikan basis kuat untuk melahirkan kemerdekaan dengan menanamkan rasa nasionalisme yang didasarkan kepada agama ,bahwa kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan Indonesia melainkan kemerdekaan kaum muslimin Indonesia dan kemerdekaan Islam,sehingga organisasi itu diterima baik oleh masyarakat.
Secara konsepsional ibnu taimiyah (1263-1328) dan ibn qayyim (1292-1350) memplopori gerakan pembaharuan atau tajdid yang bertujuan merombak segala ketidak kebeneran dan penyimpangan terhadap nilai-nila agama,kemudian diteruska oleh Muhammad abdul wahhab (1703-1787),dan pada abad ke dua puluh ini dipopulerkan kembali oleh jamaluddin al-Afghani (1830-1897) kemudian diteruskan oleh muridnya Muhammad Abduh (1845-1899) dan sayid rasyid ridha (1866-1935).
Gerakan ini melalui pengaruh aliran wahabi dari arab yang dibawa oleh pelopor perang paderi dari Sumatra bagian barat,mereka menganggap adat-adat lama bertentangan dengan hukum Islam dan berkeinginan mengembalikan hukum-hukum Islam sesuai konsep yang sebenarnya dari Islam yang berdasarkan al-qur’an dan hadits,namun keadaan ini dipertahankan oleh golongan tua,sehingga terjadi konflik besar-besaran.Segala bentuk pembahuran yang dilakukan oleh para pemimpinya memiliki pola yang berbeda-beda,sehingga gerakanya juga ada yang radikal dan tidak radikal.
ii. Hukum Islam Pada Pendudukan Jepang
Jepang datang ke Indonesia tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis pangkalanya didaerah –daerah bagian selatan, sehingga hukum yang konsepsional tergantung kepada keadaan.artinya,apapun bentuk hukumnya kalau menganggu pemerintah militerisme maka akan dilarang.dan jika konsepsi agamanya mendukung misinya maka dibiarkan berkembang.
iii. Saat Menjelang Proklamasi Kemerdekaan
Hukum Islam pada masa ini paling menentukan agar konsepsi Islam seimbang antara kehidupan dunia akhirat dan bisa dijadikan Tata Hukum Di Indonesia.
iv. Pembicaraan hukum Islam dalam siding BPUPK
Dalam siding-sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) ini, terjadi perdebatan hangat antara golongan Islam dan golongan nasionalis.
Konsepsi nasionalis pertama kali dilontarkan oleh Soekarmo,dalam pidatonya yang dikenal dengan lahirnya pancasila pada tanggal 1 juni 1945.inti isi dalam pidatonya itu menyatakan bahwa dasar Indonesia yang pertama adalah kebangsaan.
Dalam siding BPUPK soekarno duduk dibarisa depan sambil menjelaskan “nationale staat”.dalam konteks ini soekarno beusaha mencari pemecahan masalah yang dapat mempertemukan golongan Islam dan nasionalis.namun dari konfontir yang dikeluarkan tidak mendasarkan kepada ajaran-ajaran Islam,tetapi mengutip konsepsi renan tentang syarat bahwa ssuatu bangsa haruslah merasa ndirinya bersatu dan mau bersatu,soekarno menyatakan bahwa maksud dari nationale staat adalah persatuan antara orang dan tempat.
Dari segi ini dapat dilihat toleransi pemeluk Islam,yang dengan ikhlasnya tidak memaksa konsepsinya.ketoleransian itu didasarkan atas realita,bahwa Indonesia tidak dihuni oleh orang Islam saja.
Konsepsi Soekarno disusul oleh Prof. Muh.Yamin,konsepsinya tidak jauh berbeda dengan konsepsi soekarno,dengan mengajukan konsepsi dasar Negara dengan meletakkan ketuhanan tetapi tidak mengulasnya terperinci,karena Indonesia merupakan Negara sekuler.tetapi konsepsi itu tidak disetujui oleh Moh. Hatta ,yang tegas-tegas menginginkan dipisahkanya agama dengan Negara.
Kemudian prof. soepomo memberikan perumpamaan “jika Indonesia didirikan negara Islam,maka akan timbul masalah minderhiden,meskipun negara Islam dengan sebaik-baiknya menjaga kepentingan golongan kecil itu,tetapi golongan kecil itu tentunya tidak mau mempersatukan dirinya dengan negara.oleh karena itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan,yang telah diidam-idamkan oleh semua kita semua dan bala tentara”
Akhirnya Soepomo menyarankan agar Indonesia berdiri menggunakan sistem totaliter,dengan tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lainya.
v. Lahirnya Piagam Jakarta
Pada Tanggal 10 Juli 1945,BPUPK menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh golongan Islam dan golongan nasionalis untuk mendengarkan hasil-hasil rapat dari panitia (piagam jakarta) yang disampaikan oleh soekarna sebagai ketua dari BPUKP.istilah piagam Jakarta itu dikemukakan oleh Muhammad yamin pada tanggal 11 juli 1945.pada waktu saat itu beliau mengajukan konsepsinya tentang dasar Indonesia merdeka.dan dijadikan sebagai kertas legal yang berisi garis-garis pembentukan Negara merdeka republik Indonesia,yang merupakan perlawanan kepada fasisme,kapitalisme,dan imperialisme serta dijadikan mukaddimah Undang-Undang dasar 1945,juga berisi kalimat-kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
vi. Perkembangan Piagam Jakarta
Secara formal piagam Jakarta disetujui oleh badan penyelidik sebagai pembukuaan Undang-Undang Negara yang akan berdiri.
Karena pembukuan sifatnya sangat fundamental,maka apa yang tertuang akan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang dasar,pasal demi pasal,sehingga hasilnya tergantung aspirator.
2.5 Metode Untuk Melakukan Pembaharuan Hukum Islam
Dari sejarah diatas,kita dapat menyimpulkan bahawa hukum Islam itu harus dinamis,sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode.dalam hal ini ibrahim hosen seorang ahli hukum Islam Indonesia menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pemahaman baru terhadap Kitabullah
Untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam,hal ini dilakukan dengan direkonstruksi dengan jalan mengartikan al-qur’an dalamkonteks dan jiwanya.pemahaman melalui konteks berarti mengetahui asbab an-nusul. Sedangkan pemahaman melalui jiwanya berarti memperhatikan makna atau substansi ayat tersebut.
2) Pemahaman baru terhadap Sunah
Dilakukan dengan caramengklasifikasikan sunnah, mana yang dilakkan Rasulullah dalam rangkka Tasyri’ Al-Ahkam (penetapan hukum) dan mana pula yang dilakukannya selaku manusia biasa sebagai sifat basyariyyah (kemanusiaan). Sunnah baru dapat dijadikan pegangan wajib apabila dilakukan dalam rangkaTasyri’ Al- Ahkam. Sedangkan yang dilakukannya sebagai manusia biasa tidak wajib diikuti, seperti kesukaaan Rosulullah SAW kepada makanan yang manis, pakaian yang berwarna hijau dan sebagainnya. Disamping itu sebagaimana aal-Qur’an, Sunnah juga harus dipahami dari segi jiwa dan semangat atau substansi yang terkandung didalamnya.

3) Pendekatan ta’aqquli (rasional)
Ulama’ terdahulu memahami rukun Islam dilakukan dengan Taabbudi yaitu menerima apa adanya tanpa komentar, sehingga kwalitas illat hukum dan tinjauan filosofisnya banyakk tidak terungkap. Oleh karena itu pendekatan ta’aquli harus ditekankan dalam rangka pembaharuan hukum Islam (ta’abadi dan ta’aqquli). Dengan pendekatan ini illat hukum hikmahat-tashih dapat dicerna umat Islam terutama dalam masalah kemasyarakatan.
4) Penekanan zawajir (zawajir dan jawabir) dalam pidana
Dalam masalah hukum pidana ada unsur zawajir dan jawabir. Jawabir berarti dengan hukum itu dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah. Dengan memperhatikan jawabir ini hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan nash, seperti pencuri yang dihukum dengan potong tangan, pezina muhsan yang dirajam, dan pezina ghoiru muhsan didera. Sedangkan zawajir adalah hukum yang bertujuan untuk membuat jera pelaku pidana sehingga tidak mengulanginya lagi. Dalam pembaharuan hukum Islam mengenai pidana, yang harus ditekakankan adalah zawajir dengan demikian hukum pidana tidak terikat pada apa yang tertera dalam nash.
5) Masalah ijmak
Pemahaman yang terlalu luas atas ijmak dan keterikatan kepada ijamak harus dirubah dengan menerima ijmak sarih,yang terjadi dikalangan sahabat (ijmak sahabat) saja,sebagai mana yang dikemukakan oleh asy-syafi’i.kemungkinan terjadinya ijmak sahabat sangat sulit,sedangkanijmak sukuti (ijmak diam) masih diperselisihkan. Disamping itu,ijmak yang dipedomi haruslah mempunyai sandaran qat’i yang pada hakikatnya kekuatan hukumnya bukan kepada ijmak itu sendiri,tetapi pada dali yang menjadi sandaranya. Sedangkan ijmak yang mempunyai sandaran dalil zanni sangat sulit terjadi.
6) Masalik al-‘illat (cara penetapan ilat)
Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasanya dibicarakan dalam kaitan dengan kias. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa “hukum beredar sesuai dengan ilatnya”. Ini fitempuh dengan merumuskan kaidah dan mencari serta menguji alit yang benar-benar baru.
7) Masalih mursalah
Dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah SWT adalah ungkapan popular dikalangan ulama. Dalam hal ini masalih mursalah dijadikan dalil hukum dan berdasarkan ini,dapat ditetapkan hukum bagi banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-qur’an dan sunah.
8) Sadd az-zari’ah
Sadd az-zari’ah berarti sarana yang membawa ke hal yang haram. Pada dasarnya sarana itu hukumnya mubah,akan tetapi karena dapat membawa kepada yang maksiat atau haram,maka sarana itu diharamkan. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam sarana ini digalakkan.
9) Irtijab akhalf ad-dararain
Dalam pembaharuan hukum Islam kaidah ini sangant tepat dan efektif untuk pemecahan masalah baru. Umpamanya perang di bulan muharram hukumnya haram, tetapi karena pihak musuh menyerang,maka boleh dibalas dengan berdasarkan kaidah tersebut,karena serangan musuh dapat menggangu eksistensi agama Islam.
10) Keputusan waliyy al-amr
Atau disebut juga ulil amri yaitu semua pemerintah atau penguasa,mulai dari tingkat yang rendah sampai yang paling tinggi. Segala peraturan Undang-Undangan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan agama. Hukum yang tidak dilarang dan tidak diperintahakn hukumnya mubah. Contohnya,pemerintah atas dasar masalih mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui koperasi dengan tujuan agar petani terhindar dari tipu muslihat lintah darat.
11) Memfiqhkan hukum qat’i
Kebenaran qat’i bersifat absolut. Sedangkan kebenaran fiqh relative.menurut para fukaha, tidak ada ijtihad terhadap nas qat’i (nas yang tidak dapat diganggu gugat). Tetapi kalau demikian halnya,maka hukum Islam menjadi kaku. Sedangkan kita perpegang pada moto: al-Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-zaman.untk menghadapi masalah ini qat’i diklasifikasikan menjadi:Qat’I fi jami’ al-ahwal dan Qot’i fi ba’d al-ahwal. Pada qot’I fi al-ahwal tidak berlaku ijtihad,sedangkan pada qot’I fi ba’d al-ahwal ijtihad dapat diberlakukan.tidak semua hukum qat’I dari segi penerapanya (tatbiq) berlaku pada semua zaman
2.6 Tujuan Dilakukanya Pembaharuan Hukum Islam
Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalamkitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Itu semua dapat ditempuh dengan beberapa cara:
1) Memberikan kebijakan administrasi
Hal ini sudah dilakukan di Mesir menjelang kehadiran Undang-Undang perkawinan. Dalam kitab fiqh yang belaku disemua madzhab tidak ditemukan pencatatan perkawinan. Pada masa mujtahid menghasilkan fiqhnya, hal tersebut dirasakan tidak perludan tidak bermanfaat. Pada masa kini pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengamankan perkawinan itu sendiri.
2) Membuat aturan tambahan
Tanpa mengubah dan mengurangi materi fiqh yang sudah ada,dibuat aturan lain yang dapat mengatasi masalah social,seperti wasiyyah wajibah yaitu wasiat wasiat yang diberikan kepada cucu yang tidak menerima waris karena bapaknya telah meninggal lebih dahulu,sedangkan saudara bapaknya masih ada.
3) Talfiq (meramu)
Hasil ijtihad tertentu diramu menjadi suatu bentuk baru,seperti Undang-Undang perkawinan turki yang menggabungkan madzhab hanafi yang mayoritas dengan madzhab Maliki yang minoritas. Undang-Undang ini hanya bertahan menjelang diberlakukanya Undang-Undang perkawinan swiss yang hingga sekarang masih berlaku di Turki.
4) Melakukan reinterpretasi dan reformulasi
Dalil fiqh yang tidak actual lagi dikaji ulang,terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diiterpretasikan oleh mujtahid dahulu diinterpretasikan sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masyakat pada saat itu. Formulasi baru berdasarkan interpretasi baru baru itu ada yang dituangkan dalam Undang-Undang dan ada pula yang berbentuk fatwa. Hal ini pada fiqh munakahat dapat dilihat dalam masalah monogami,bigami,poligami yang dulunya mudah dan tidak bertanggung jawab,mulai dibatasi dan dipersulit,bahkan ditentukan untuk dilakukan dipengadilan.
Para ulam Indonesia yang pada mulanya banyak menganut madzhab syafi’i,pada saat ini telah terjadi pembaruan atau perubahan. Pendapat-pendapat madzhab lain sudah mulai diterima dan semakin berintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat setelah ulama indosesia kembali dari pusat ilmu fiqh di Timur Tengah yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai masalah fiqh.umpanya uluma yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU)meskipun pada mulanya mengikuti madzhab syafi’i secara baik,nerusaha mengkaji kembali permasalahan fiqh dan membahasnya berdasarkan seluruh paham yang ada. Mereka menilai dalil-dalil yang menghasilkan paham yang berbeda-beda tersebut,kemudian mengambil satu paham yang lebih kuat.Hal ini dilakukan oleh Bahtsul Masail Ad-Diniyah Nahdlatul Ulama (NU). Hal yang sama dilakukan oleh ormas-ormas lain seperti seperti muhammadiyah dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Pembaharuan hukum Islam di Indonesia juga bias dilihat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan ini adalah peraturan yang berlaku di kalangan warga Indonesia,terutama untuk umat Islam yang selam ini terikat pada fiqh munakahat. Undang-Undang perkawinan ini berbeda dengan fiqh munakahat menurut paham madzhab syafi’i yang selam ini dijalankan oleh umat Islam di Indonesia,bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang selama ini dipelajari di luar madzhab syafi’i,seperti penentuan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan fiqh yang membolehkan perkawinan anak-anak.
Dalam hukum kewarisan di Indonesia,hazairin gelar pengeran alamsyah,ahli hukum ada jauga menawarkan pembaruan. Ia mengadakan interpretasi terhadap surah an-nisa ayat 33. kata mawali diartikan sebagai pengganti ahli waris,sehingga makna ayat tersebut adalah:“bagi setiap ahli waris kami jadikan pengganti ”. dalam hal ini adalah cucu yang bapaknya sudah meninggal lebih dahulu,apabila ia berjasa mengurus kakeknya,dapat bertindak sebagai pengganti ayahnya. Hal seperi ini tidak ditemui dalam fiqh ahlusunah atau syiah. Akan tetapi pemikiran huzairi ini kurang mendapatkan sambutan dari ulama Indonesia,kecuali dalam kalangan terbatas,meskipun ulama itu merasakan kalau pendapatnya adil.

BAB III
KESIMPULAN

Pembaharuan hukum islam dilakukan dengan cara berijtihad,dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaharuan dalam islam. Dengan adanya ijtihad,dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang zanni,dan dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama-ulam terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,Sesuai dengan moto: Al-Islam Salih Li Kulli Zaman Wa Makan Dan Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyur Al-Amkinah Wa Al-Zaman.
Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode.metode yang dipakai sebagai berikut:
1. Pemahaman baru terhadap Kitabullah
2. Pemahaman baru terhadap Sunah
3. Pendekatan ta’aqquli (rasional)
4. Penekanan zawajir (zawajir dan jawabir) dalam pidana
5. Masalah ijmak
6. Masalik al-‘illat (cara penetapan ilat)
7. Masalih mursalah
8. Sadd az-zari’ah
9. Memfiqhkan hukum qat’i
10. Keputusan waliyy al-amrIrtijab akhalf ad-dararain

Pembaharuan hukim islam dimaksudkan agar ajaran islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern,iniu semua dapat ditempuh dengan beberapa metode,diantaranya adalah:
1. Memberikan kebijakan administrasi
2. Membuat aturan tambahan
3. Talfiq (meramu)
4. Melakukan reinterpretasi dan reformulasi